duniafintech.com – Kebijakan di lembaga jasa keuangan seperti guiding principle bagi Penyelenggara Layanan Keuangan Digital yang mencakup mekanisme pendaftaran dan perizinan serta penerapan regulatory sandbox dan kebijakan tentang crowdfunding merupakan rencana yang akan dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun ini.
Baca juga : mer-c-galang-aksi-sosial-untuk-masyarakat-dunia/
Dalam wawancara yang dilansir dari okezonefinance di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/1/2018), Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan
Kami mengarahkan lembaga jasa keuangan agar meningkatkan sinergi dengan perusahaan Fintech ataupun mendirikan lini usaha Fintech. Kemudian menyikapi perkembangan cryptocurrency,”
Baca juga : crowde-hadir-untuk-atasi-masalah-pendanaan-bagi-petani/
Wimboh juga mengatakan, OJK melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan dan memasarkan produk yang tidak memiliki legalitas izin dari otoritas terkait.
Terlepas dari itu, dukungan OJK terkait inovasi produk teknologi di sektor jasa keuangan (Fintech) sangat besar selama produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat, dan perlu digaris bawahi bahwa produk tersebut juga harus dalam koridor tata kelola yang baik berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (TARIF) agar aspek perlindungan masyarakat terpenuhi.
Baca juga : tebar-manfaat-bersama-crowdfunding-rumah-zakat/
Berdasarkan data yang didapat dari catatan OJK, saat ini terdapat 30 perusahaan FinTech P2P Lending yang terdaftar dan berizin di OJK dan 36 perusahaan dalam proses pendaftaran. Sedangkan dari total pembiayaan bisnis FinTech ini telah mencapai Rp2,6 triliun dengan 259.635 peminjam.
Untuk misi ke depannya Wimboh pun menjelaskan bahwa OJK akan terus mengembangkan berbagai model edukasi keuangan yang bersifat high impact, tepat sasaran dan terukur dengan memanfaatkan berbagai delivery channel serta akan mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi dalam pencegahan dan penindakan maraknya investasi ilegal.
Kita juga akan tetap fokus untuk melakukan pengawasan industri jasa keuangan secara terintegrasi untuk perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank melalui optimalisasi peran teknologi dalam proses pengawasannya dengan menerapkan standar internasional yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia,” jelasnya.
Written by : Dinda Luvita
