JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah juga berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga daya beli terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, dalam hal ini melalui berbagai kebijakan perlindungan sosial.
Seperti diketahui, jelang Lebaran Idul Fitri, pemerintah berupaya untuk terus mendukung dan mengelola momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menggunakan instrumen fiskal secara ekspansif, terarah dan terukur.
Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Surat PPATK soal Transaksi Rp300 Triliun
Adapun anggaran perlindungan sosial untuk tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 476 triliun. Ini bertujuan untuk melindungi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), termasuk program keluarga harapan (PKH) dengan anggaran Rp 28,7 triliun, bantuan sosial melalui kartu sembako untuk 18,8 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 45,1 triliun.
Di sisi lain, Sri Mulyani menambahkan inflasi bantuan subsidi energi dan subsidi non energi juga mendapat bantuan dari pemerintah dengan alokasi anggaran mencapai Rp 290,6 triliun, bantuan iuran jaminan kesehatan atau JKN bagi 96,8 juta keluarga tidak mampu sejumlah Rp 46,5 triliun, bantuan pendidikan dalam bentuk program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa sebesar Rp 9,7 triliun, beasiswa Bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada 994,3 ribu mahasiswa sebesar Rp12,8 triliun.
Sementara, untuk menjaga inflasi, pemerintah memberikan pemenuhan kebutuhan gizi melalui program perlindungan sosial berupa bantuan pangan beras kepada 21,3 juta KPM dan bantuan paket protein ayam dan telur kepada 1,4 juta KPM dengan balita stunting dengan anggaran mencapai Rp 8,2 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Penerimaan Pajak hingga Februari Masih Kuat
“Inilah berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui instrumen APBN yang langsung dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu. Ini adalah keberpihakan dari pemerintah bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus menggunakan instrumen APBN di dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dan juga program kepada kelompok UMKM,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan dalam memasuki periode bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2023.
Airlangga mengungkapkan pertama, pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras dan daging sapi. Dia mengatakan pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam sedang diatur regulasinya.
“Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan bisa berjalan,” kata Airlangga.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Situasi Ekonomi Indonesia Masih Dibayangi Perang Rusia
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
