JAKARTA, duniafintech.com – Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara pesimis pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat miskin dapat mengatasi permasalahan kenaikan harga komoditas yang tengah langka dan mahal itu.
“Ibarat parasetamol ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya,” katanya, dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (3/4/2022).
Menurut Bhima, pemerintah harus menyelesaikan masalah tata kelola minyak goreng kemasan dan curah terlebih dulu. Jika pemberian BLT dilakukan tanpa menangkap spekulan yang mengakibatkan kelangkaan, maka percuma saja.
Selain itu, pemberian BLT minyak goreng juga perlu memperhatikan akurasi data penerima. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kata Bhima, mungkin tidak ada masalah karena datanya sudah semakin baik disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
“Tapi untuk pedagang gorengan, pendataan ini penting sekali karena dikhawatirkan ada duplikasi data penerima, sehingga tidak tepat sasaran,” sambung dia.
Bhima mengatakan penggunaan minyak goreng tidak hanya oleh pedagang gorengan. Tetapi juga, pelaku industri makanan minuman kecil. Mereka yang terdampak juga harus diperhatikan oleh pemerintah.
“Sebagian besar usaha mikro bergerak di sektor makanan minuman. Apa pemerintah bisa cover semua?” ujarnya.
Tidak hanya itu, masalah lainnya juga menyangkut sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) belum memiliki izin usaha yang terdaftar di pemerintah. Hal tersebut dapat menyulitkan pendataan.
Karena kendala tersebut, Bhima menyebut sinkronisasi dan akurasi data yang dimiliki pemerintah daerah, Kementerian Koperasi dan UKM serta data di tingkat asosiasi harus berjalan.
“Pemerintah juga bisa membuka posko aduan di tiap kabupaten kota untuk mendata PKL yang berhak mendapat BLT tapi belum menerima haknya,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan BLT minyak goreng untuk 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan.
Besaran BLT tersebut mencapai Rp100 ribu per bulan yang akan diberikan sekaligus Rp300 ribu kepada penerima pada April 2022. “Ini untuk ringankan beban masyarakat,” ungkapnya dalam jumpa pers, Jumat (1/4) lalu.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada
