JAKARTA, duniafintech.com – Twitter dituduh menggunakan data pengguna secara ilegal untuk urusan periklanan di platform tersebut. Otoritas Amerika Serikat (AS) menghukum platform media sosial Twitter itu dengan denda US$ 150 juta atau Rp 2,1 triliun (kurs Rp 14.500).
Dikutip dari BBC, Senin (30/5/2022), Komisi Perdagangan Federal AS (Federal Trade Commision/FTC) dan Departemen Kehakiman AS (Department of Justice) mengatakan Twitter melanggar perjanjian dengan regulator.
Twitter sebelumnya disebut telah bersumpah untuk tidak memberikan informasi pribadi seperti nomor telepon dan alamat email untuk urusan periklanan dalam platform. Penyelidik dari FTC dan DOJ mengatakan Twitter telah melanggar aturan data pengguna itu.
Melansir Detik.com, Twitter juga pernah kena denda pada Desember 2020 karena melanggar aturan privasi data pengguna yang tercantum dalam General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa.
Baca juga:Â Berapa Penghasilan YouTuber? Simak di Sini Cara Menghitungnya
FTC menuduh Twitter melanggar perintah FTC 2011 yang secara eksplisit melarang perusahaan itu menyalahartikan praktik privasi dan keamanannya.
Menurut pengaduan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman atas nama FTC, Twitter pada 2013 mulai meminta pengguna untuk memberikan nomor telepon atau alamat email untuk meningkatkan keamanan akun.
“Seperti yang dicatat dalam pengaduan, Twitter memperoleh data dari pengguna dengan dalih memanfaatkannya untuk tujuan keamanan, tetapi akhirnya juga menggunakan data tersebut untuk menargetkan pengguna dengan iklan,” kata Lina Khan, yang memimpin FTC.
“Praktik ini mempengaruhi lebih dari 140 juta pengguna Twitter, sekaligus meningkatkan sumber pendapatan utama Twitter,” katanya.
Ian Reynolds, direktur pelaksana perusahaan keamanan komputer Secure Team, mengatakan saat ini Twitter telah melanggar kepercayaan penggunanya untuk keuntungan pribadi mereka sendiri.
“Twitter membawa pelanggan mereka ke dalam rasa aman yang salah dengan memperoleh data mereka dengan mengklaim itu untuk tujuan keamanan dan melindungi akun mereka, tetapi pada akhirnya menggunakan data untuk menargetkan pengguna mereka dengan iklan,” ungkap Ian Reynolds.
Baca juga:Â Apa Itu UMKM? Berikut Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Dalam rangka mengautentikasi akun, Twitter mengharuskan penggunanya untuk memberikan nomor telepon dan alamat email.Â
Informasi itu juga membantu orang mengatur ulang kata sandi mereka dan membuka kunci akun mereka jika diperlukan, serta untuk mengaktifkan otentikasi dua faktor.
Otentikasi dua faktor memberikan lapisan keamanan ekstra dengan mengirimkan kode ke nomor telepon atau alamat email untuk membantu pengguna masuk ke Twitter bersama dengan nama pengguna dan kata sandi.
Namun, menurut FTC, setidaknya hingga September 2019, Twitter juga menggunakan informasi itu untuk meningkatkan bisnis periklanannya. Twitter dituduh mengizinkan pengiklan mengakses informasi keamanan pengguna.
Selain denda, Twitter juga harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Berhenti menggunakan nomor telepon dan alamat email yang dikumpulkan secara ilegal
- Memberi tahu pengguna tentang penggunaan informasi keamanan yang tidak tepat
- Beri tahu pengguna tentang tindakan penegakan hukum FTC
- Jelaskan cara mematikan iklan yang dipersonalisasi dan meninjau pengaturan otentikasi multi-faktor
- Menyediakan opsi otentikasi multi-faktor yang tidak memerlukan nomor telepon
- Menerapkan program privasi dan keamanan yang ditingkatkan yang mencakup pelaporan insiden ke FTC dalam waktu 30 hari
Baca juga:Â Kripto Ambruk: Sandiaga Uno Ingatkan Soal Alokasi Investasi, Ini Penjelasannya
