JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini datang dari upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat elektrifikasi di seluruh Indonesia. Pemerintah terus berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
Salah satunya adalah program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan untuk memberikan membantu pemasangan sambungan listrik baru secara gratis untuk rumah tangga yang belum berlistrik di berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga:Â Berita Ekonomi Hari Ini: OJK Sebut Ekonomi Global Lebih Stabil meski Badai Belum Berlalu
Salah satu provinsi yang mendapatkan program BPBL yakni Kalimantan Tengah, dimana pada tahun 2023 ini, rumah tangga tidak mampu yang akan menerima manfaat dari program BPBL sebanyak 4.890 rumah tangga, meningkat sebanyak lebih dari 2.000 sambungan jika dibandingkan pada tahun 2022 lalu.
“Realisasi penerima BPBL di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri pada tahun 2022 sebanyak 2.826 sambungan rumah tangga,” ungkap Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari.
Ida menyebut bahwa Program BPBL di Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini telah tersambung sebanyak 723 sambungan rumah tangga yang tersebar dalam 9 kecamatan.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan vital dan menjadi jendela untuk dunia yang lebih luas.
Baca juga:Â Pemerintah Fokus Tingkatkan Rasio Elektrifikasi untuk Wilayah Timur Indonesia
“Listrik menjadi kebutuhan yang vital. Dengan listrik, desa kita akan terang benderang, akan membuka mata dunia kita. Kita berharap listrik yang ada tidak hanya penerangan namun bagaimana memanfaatkan tenaga listrik, misalnya mengembangkan usaha,” ujar Iwan.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah terus memantau kemajuan dari capaian rasio elektrifikasi di Indonesia. Pasalnya, rasio elektrifikasi menyangkut keadilan atau pemerataan untuk mengakses listrik.
“Rasio Elektrifikasi di tahun 2022 mencapai 99,63%, tetapi kita perlu meningkatkan program elektrifikasi ini agar seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses listriknya,” ujar Arifin pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Program Kerja Kementerian ESDM Tahun 2023.
Baca juga:Â Kementerian ESDM Bentuk Tim Terpadu Kelistrikan Cegah Blackout
Arifin juga menekankan bahwa pada tahun 2023 pemerintah akan terus berusaha meningkatkan rasio elektrifikasi nasional khususnya wilayah Timur indonesia, terutama di daerah remote area. Dengan demikian, seluruh Indonesia diharapkan bisa menikmati listrik 24 jam setiap hari dan tentunya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah setempat.
“Wilayah (Indonesia bagian) timur akan menjadi fokus kita ke depan agar kita bisa mendorong energi listrik sampai di masyarakat wilayah timur antara lain wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, bahkan Nusa Tenggara Timur dan pulau-pulau terluar terpencil lainnya,” terang Arifin.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar mengungkapkan bahwa Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan akses listrik yang diukur dari rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik. Jika rasio elektrifikasi telah mencapai angka 99,56%, rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,73% sampai dengan triwulan II 2022.
Baca juga:Â Kementerian ESDM Targetkan 125.000 Rumah Tangga Terpasang Listrik
Wanhar menyebutkan Pemerintah memiliki tiga strategi dalam upaya pencapaian rasio elektrifikasi 100%. Upaya pertama melalui perluasan jaringan (grid extension), yaitu penyambungan listrik ke desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting.
Upaya kedua melalui mini grid atau pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) setempat yang daerahnya sulit dijangkau perluasan jaringan listrik dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok. Upaya ketiga melalui pembangunan pembangkit EBT dikombinasikan dengan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk daerah yang masyarakatnya bermukim tersebar sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik.
“Masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama,” kata Wanhar.
