Berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) akan menyelenggarakan Bulan Fintech Nasional (BFN) dengan tagar #FintechAmandanNyaman.
Advisor Grup Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maskum mengatakan, BFN akan dimeriahkan dengan berbagai promo menarik dan kegiatan-kegiatan peningkatan literasi keuangan untuk masyarakat.
“Bertepatan dengan dimulainya BFN, para penyelenggara juga akan menginisiasi tanggal 11 November 2021, atau 11.11, sebagai Hari Fintech Nasional,” katanya dalam video conference, Senin (8/11).
Penetrasi Internet Tingkatan Potensi Pasar Fintech
Dia menjelaskan, potensi fintech di Indonesia sangat terbuka dengan semakin luasnya akses internet bila dibandingkan dengan komposisi masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional.
Hingga 2019, komposisi masyarakat yang tidak memiliki rekening di bank (unbanked) mencapai 92 juta orang dan masyarakat underbanked, yakni mereka yang punya rekening namun belum bisa memanfaatkan jasa keuangan seperti investasi, kredit, dan asuransi, mencapai 47 juta orang.
Lebih jauh, menurutnya fintech terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi di tanah air. Per 25 Oktober 2021, terdapat 104 fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK, yaitu 101 fintech lending yang berizin dan tiga fintech lending berstatus terdaftar.
Sedangkan, data September 2021, akumulasi penyaluran dana tumbuh positif mencapai Rp262,93 triliun atau meningkat 104,30% (yoy), sedangkan outstanding pinjaman sebesar Rp27,48 triliun atau tumbuh 116,18% (yoy).
Tak hanya itu, berdasarkan catatannya peningkatan pertumbuhan fintech di Tanah Air pun tercermin dari transaksi uang digital yang mencapai Rp 19,2 triliun sepanjang 2021 dari 500 juta pengguna.
“Jumlah pengguna uang digital atau e-money di Indonesia mencapai angka lebih dari 500 juta yang berarti dua kali lipat dari jumlah penduduk,” ucapnya.
Selain itu, fintech juga mendukung pertumbuhan ekosistem UMKM. Hingga November 2021, lebih dari 12 juta merchant yang didominasi UMKM telah terhubung dengan layanan barcode QRIS.
Fintech Terbukti Tingkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat
Maskum pun menuturkan, perkembangan fintech ini sangat membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di tengah masyarakat. Sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo.
Untuk mendorongnya, OJK mendukung kegiatan Bulan Fintech Nasional ini yang sekaligus bisa mengedukasi masyarakat untuk semakin pintar memanfaatkan produk dan layanan Fintech seperti Fintech lending, Fintech payment, dan lainnya secara aman.
“Presiden Joko Widodo pun meminta kolaborasi banyak pihak untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sembari menata instrumen formal untuk menekan pergerakan lembaga fintech ilegal,” ucapnya.
Launching Situs cekfintech.id
Adapun, pada peluncuran Bulan Fintech Nasional 2021 tanggal 11 November nanti, AFTECH berkolaborasi dengan pemerintah dan regulator, akan meresmikan situs www.cekfintech.id.
Kegiatan ini ddalam rangka membangun ekosistem layanan keuangan digital yang sehat dan bertanggung jawab dan mendukung peningkatan edukasi dan literasi keuangan digital di masyarakat.
Situs www.cekfintech.id merupakan wujud nyata dari komitmen industri fintech terhadap pemberantasan pinjol illegal, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui legal atau tidaknya suatu aplikasi pinjol.
Situs ini akan menampilkan daftar penyelenggara fintech dengan status tercatat/terdaftar/berizin dari BI/OJK/Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beserta sosial media resmi mereka.
“Serta untuk melakukan pengecekan apakah nomor rekening yang digunakan oleh pinjol terlibat dalam tindak kejahatan,” tuturnya.
Menyiapkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia
Sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci, Bank Indonesia telah menginisiasi regulasi untuk menciptakan Fintech aman dan nyaman.
Retno Ponco Windarti, Kepala Grup Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia mengungkapkan, BI telah menyiapkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
“Yang antara lain mengatur integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, serta menjamin keseimbangan antara laju inovasi dengan perlindungan konsumen, serta mengatur persaingan usaha yang sehat,” ujarnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anju Mahendra
