24 Oktober 2024, Denmark – Dewan Pajak Denmark telah merekomendasikan rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengenakan pajak atas keuntungan aset kripto yang belum direalisasi. Jika disahkan, undang-undang ini akan menjadikan salah satu negara pertama di dunia yang memajaki keuntungan kripto sebelum aset tersebut dijual.
Rekomendasi ini muncul setelah adanya peningkatan kekhawatiran tentang potensi penghindaran pajak di pasar kripto. Investor seringkali menahan aset kripto mereka untuk jangka waktu yang lama untuk menghindari pajak keuntungan modal. Dengan memajaki keuntungan yang belum direalisasi, pemerintah berharap dapat menutup celah ini dan menghasilkan pendapatan pajak tambahan.
Denmark Usulkan Pajak untuk Keuntungan Kripto yang Belum Direalisasi
Namun, usulan ini telah menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa ahli berpendapat bahwa hal itu akan menciptakan beban administratif yang berat bagi investor dan dapat menghambat pertumbuhan industri kripto di Denmark. Mereka juga menyoroti kesulitan dalam menilai aset kripto yang fluktuatif.
“Menghitung keuntungan yang belum direalisasi pada aset yang sangat fluktuatif seperti kripto akan menjadi tantangan besar,” ujar seorang analis keuangan di Kopenhagen. “Ini bisa menyebabkan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak.”
Di sisi lain, pendukung RUU ini berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan keadilan dalam sistem perpajakan. Mereka berargumen bahwa investor kripto harus diperlakukan sama seperti investor di aset tradisional, yang keuntungannya sudah dikenakan pajak.
Pemerintah Denmark saat ini sedang meninjau rekomendasi Dewan Pajak dan diharapkan akan membuat keputusan tentang RUU ini dalam beberapa bulan mendatang. Jika disahkan, undang-undang ini akan memiliki implikasi yang signifikan bagi investor kripto di Denmark dan dapat menjadi preseden bagi negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan langkah serupa.
Dampak Potensial:
- Meningkatnya pendapatan pajak: Pemerintah Denmark dapat memperoleh pendapatan pajak yang signifikan dari keuntungan kripto yang belum direalisasi.
- Beban administratif: Investor kripto mungkin menghadapi beban administratif yang lebih besar dalam melaporkan dan membayar pajak.
- Pengaruh pada investasi: RUU ini dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di aset kripto.
- Preseden global: Keputusan dapat memengaruhi kebijakan perpajakan kripto di negara-negara lain.
Saat ini, masa depan RUU ini masih belum pasti. Perkembangan selanjutnya akan diawasi dengan cermat oleh investor kripto dan pemerintah di seluruh dunia.
