JAKARTA, duniafintech.com – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertanggung jawab terkait dugaan bocornya 15 juta data nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebocoran tersebut dilakukan oleh kelompok ransomware LockBit 3.0 pada Selasa (16/5/2023).
Menurut anggota DPR itu, peretasan data nasabah BSI ini harus disikapi oleh pemerintah dengan bergerak cepat memitigasi dan melindungi data nasabah.
Baca juga: Bank Indonesia: 48 Persen Penduduk Indonesia tidak Punya Akses Perbankan
“Harus ada langkah-langkah mitigasi untuk mencegah munculnya aksi kejahatan terhadap nasabah dengan penyalahgunaan data pasca serangan ransomware. Kementerian BUMN harus ikut bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan instansi terkait keamanan siber,” kata Amin.
Menurutnya diketahui kelompok ransomware LockBit 3.0 mengklaim telah menyebarkan semua data itu di dark web setelah sejumlah permintaan uang yang diminta tak dipenuhi BSI. Data sekitar 80 persen nasabah diklaim telah dicuri saat kelompok tersebut melumpuhkan sistem teknologi informasi (IT) Bank BSI dari Senin (8/5/2023) hingga Kamis (11/5/2023) lalu.
Grup peretas asal Rusia, Lockbit, mengklaim bertanggung jawab atas serangan siber yang melumpuhkan semua layanan BSI. Peretasan ini adalah jenis serangan siber yang biasa disebut ransomware. Peretas mengenkripsi data-data berharga milik target kemudian meminta sejumlah uang untuk membukanya kembali.
Amin menambahkan Kementerian BUMN yang bertugas membina dan mengawasi manajemen bank-bank BUMN tidak bisa lepas tangan. Pasalnya, peretasan sistem IT bank-bank BUMN sudah beberapa kali terjadi. Hal itu menunjukkan pertahanan siber bank-bank di Indonesia tidak kuat.
Pada 2021, Bank Jatim dan BRI Life (perusahaan asuransi milik BRI) diretas dan data pribadi nasabah diduga bocor di internet. Bahkan awal 2022 silam Bank Indonesia mengaku kena serangan ransomware.
Amin mengaku heran karena banyaknya serangan tidak dijadikan pelajaran oleh perbankan di Indonesia. Apalagi, saat Bank Indonesia mendorong digitalisasi semua layanan perbankan untuk mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society.
Amin juga mendesak manajemen Bank BSI untuk berani membuka hasil investigasi digital forensik terhadap serangan siber sistem IT Bank BSI. Bagaimanapun nasabah membutuhkan jaminan keamanan atas data pribadi mereka.
“Saya melihat respon BSI pasca serangan ransomware belum cukup membuat nasabah tenang. Seharusnya BSI bergerak cepat mencegah penyalahgunaan data yang bisa merugikan nasabah. Apapun alasannya, ini merupakan kelalaian pengelola BSI,” kata dia.
Sebelumnya, Bank Indonesia bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berkomitmen untuk terus memastikan layanan sistem pembayaran aman dan andal dalam mendukung kegiatan transaksi di masyarakat. Pasca gangguan layanan sistem pembayaran di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) pada minggu lalu.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia mengatakan di bawah pengawasan dan asistensi Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran nasional, BSI telah memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia sehingga layanan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN BI), dan BI Fast beroperasi normal didukung aplikasi kritikal lainnya termasuk berbagai layanan kanal pembayaran, sehingga dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat.
Dia memastikan pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk setiap PJP memenuhi aspek standar keamanan sistem informasi termasuk penggunaan sistem yang aman dan andal.
“Oleh karena itu, PJP dituntut untuk senantiasa meningkatkan ketahanan sistem informasi dan segera memulihkan layanan pasca terjadinya insiden gangguan layanan yang berdampak pada konsumen,” kata Erwin.
Baca juga: Banker Investasi Adalah: Pengertian dan Fungsinya
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
