Bank Indonesia: 48 Persen Penduduk Indonesia tidak Punya Akses Perbankan

JAKARTA, duniafintech.com – Bank Indonesia mencatat sebanyak 97,7 juta orang atau 48 persen dari penduduk Indonesia masuk dalam kategori unbanked (tidak memiliki akses perbankan).

Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dicky Kartikoyono dengan jumlah penduduk yang tidak memiliki akses perbankan tersebut merupakan potensi yang besar melalui pendekatan teknologi digital. 

Baca juga: Wapres Minta Pemerataan dan Aksesibilitas Layanan Ekonomi Keuangan Digital

Dia menuturkan pihaknya memiliki tiga pilar strategi kebijakan sistem pembayaran berorientasi pertumbuhan, inklusi, dan stabilitas sebagai pembuka sekaligus perekat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Pemberdayaan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting untuk mendorong kekuatan ekonomi di daerah dan menargetkan UMKM sebagai sumber pertumbuhan.

“Hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi dan sinergi dengan semua pihak baik antar regulator, industri, dan masyarakat untuk menemukan sumber ekonomi baru dari digitalisasi,” kata Dicky.

Dicky mengatakan melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta. Selain itu, inisiasi pemerintah juga diimplementasikan dalam Kartu Prakerja yang berfokus pada inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital. Sejalan dengan itu, Program Kartu Prakerja sejak April 2020 telah dimanfaatkan lebih dari 16,5 juta orang di 514 Kabupaten/Kota di 38 provinsi.

Baca juga: Bank Dunia Berikan Rekomendasi Patokan Garis Kemiskinan, Sri Mulyani: Seketika Kita Semua Menjadi Miskin

Pemerintah melanjutkan program di tahun ini dengan menggunakan  Skema Normal yang tidak lagi bersifat semi bantuan sosial, sehingga lebih difokuskan pada peningkatan keahlian. Alumni Program Prakerja juga dimungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

“Sementara itu, sektor swasta yang meliputi startup dan inkubator digital juga memberikan peluang pengalaman praktik di sektor digital dan pelatihan digital,” kata Dicky. 

Sementara untuk mendorong inklusi, dia menambahkan pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengoptimalkan penerapan pembayaran digital dan peningkatan inklusi keuangan. Upaya itu dinilai berhasil mengurangi biaya transaksi keuangan, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan mempromosikan adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Sebagai contoh, terdapat peningkatan inklusi keuangan, dari 83,6% pada tahun 2021 menjadi 85,1% di tahun 2022.

“Sesuai arahan Presiden pada Ratas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target keuangan inklusif Indonesia untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 88 persen dan 90 persen,” kata Dicky.

Baca juga: Bank Indonesia Optimistis Angka Inflasi akan Terkendali hingga Akhir Tahun 2023

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com