25 C
Jakarta
Sabtu, 28 Januari, 2023

Empat Fokus Pemerintah Hadapi Tantangan Ekonomi Tahun 2023

JAKARTA, duniafintech.com – Menghadapi tantangan ekonomi tahun 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia mampu melalui berbagai tantangan di tahun 2022 dengan sangat baik yang ditunjukkan dengan pemulihan ekonomi yang kuat, pandemi Covid-19 yang terkendali, dan kegiatan masyarakat sudah mulai pulih. Prestasi inilah yang menjadi bekal bagi Indonesia memasuki tahun 2023 dengan optimisme.

Namun demikian, pencapaian ini tidak lantas membuat Indonesia berpuas diri. Sri Mulyani mengatakan, terkait tantangan ekonomi tahun 2023, di tahun 2023 Indonesia juga menyiapkan dan menata diri untuk menjaga Indonesia terhadap tantangan-tantangan baru.

Baca juga: Sri Mulyani Optimistis APBN 2023 Mampu Tangkal Resesi Global

“Tahun 2023 ditandai dengan situasi dimana perekonomian dunia tren-nya melemah. Ini karena berbagai faktor,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan faktor yang dimaksud yakni inflasi tinggi karena komoditas, kenaikan suku bunga, dan konsekuensinya kepada pelemahan ekonomi. Untuk itu, ia menyampaikan bahwa terdapat empat hal yang menjadi fokus di tahun 2023.

Pertama, inflasi. Menurut Sri Mulyani inflasi harus dijinakkan karena dapat mempengaruhi banyak hal. Ini menjadi atensi Presiden Joko Widodo agar seluruh institusi Pemerintah, tidak hanya Bank Indonesia, untuk bergerak bersama menjaga agar inflasi terkendali. Karena inflasi yang muncul tidak hanya berasal dari demand side yang berasal dari jumlah uang beredar, namun juga sisi supply side, dari logistik, dari distribusi.

“Saya berharap tentu Kementerian Keuangan dengan instrumen fiskalnya, kita punya anggaran ketahanan pangan. Di situ termasuk untuk pertanian. Kita punya dana transfer ke daerah. Pemerintah daerah, pusat semuanya bersama-sama mengatasi inflasi, terutama dari sisi supply side dan distribusi,” kata Sri Mulyani.

Kedua, berfokus menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem. Sri Mulyani mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi seperti Indonesia biasanya dibarengi dengan inequality yang juga melebar. Untuk itu, Pemerintah memberikan perhatian menggunakan fiscal tools APBN.

Baca juga: Habis “Dirujak” Netizen, Sri Mulyani Pastikan Gaji Rp5 Juta Tidak Dikenakan Pajak 5 Persen

“Anggaran kita untuk bantuan sosial Rp479 triliun tahun ini. Subsidi energi kita mencapai lebih dari Rp330 triliun. Apakah itu mengurangi kesenjangan? Apakah dia targeted? Apakah efektif? Bagaimana kita bisa menggunakan instrumen fiskal secara lebih baik? Itu adalah bagian yang dimana kita di Kementerian Keuangan meskipun arahan Bapak Presiden kepada seluruh pimpinan daerah kita harus menyimak dan meyakinkan bahwa tugas kita di Kementerian Keuangan sinkron dengan tujuan nasional,” kata Sri Mulyani. 

Ketiga yakni stunting. Anak-anak balita yang kurang gizi, nantinya akan menyebabkan pertumbuhan tidak maksimal. Angka stunting sudah turun dari 33% ke 24%, namun masih akan didorong untuk jauh berkurang.

“Teman-teman Kementerian Keuangan harus berpikir bagaimana instrumen fiskal dan peranan kita untuk bisa mendorong agar stunting menurun. Bekerja sama dengan seluruh pihak, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah karena keberadaan kita di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani. 

Fokus keempat yaitu investasi. Dengan tren perekonomian dunia yang melemah, maka iklim investasi harus dibangun yang berdampak pada biaya dan risiko investasi menjadi turun. Sehingga walaupun interest rate naik, Menkeu mengatakan, investor tetap bisa confidence bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari investasi.

“Orang tidak akan berinvestasi. Kalau tidak ada investasi, tidak ada penciptaan kesempatan kerja. Kalau tidak ada penciptaan kesempatan kerja, masyarakat makin menurun kesejahteraannya. As simple as that. Jadi kita semuanya di Kementerian Keuangan dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, kementerian, lembaga harus siap menggunakan instrumen kita untuk mendorong dan mengakselerasi investasi,” kata Sri Mulyani. 

Baca juga: Kebijakan Gaji Karyawan Rp5 Juta Kena PPh, Menteri Sri Mulyani Kena ‘Rujak’ Netizen

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Normalisasi APBN, Pemerintah tidak Tanggung Biaya Pasien Covid-19

JAKARTA, duniafintech.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa seluruh belanja APBN 2023 telah dinormalisasi atau normalisasi APBN. Artinya, seluruh belanja APBN...

Masa PPKM Dicabut, Pemerintah Rumuskan Kebijakan Pasca Pandemi

JAKARTA, duniafintech.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan terkendalinya laju kasus pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah mendorong perbaikan kondisi perekonomian nasional yang...

Apa Itu Crypto Winter dan Bagaimana Dampaknya terhadap Investor?

JAKARTA, duniafintech.com – Apa itu crypto winter? Istilah ini kian santer terdengar belakangan ini, utamanya di kalangan peminat kripto. Sebagai informasi, saat ini di dunia...

AFPI Salurkan Pendanaan Mencapai Rp495,51 Triliun

JAKARTA, duniafintech.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat sejak 2018 hingga November 2022, agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp495,51 triliun yang disalurkan oleh...

Berita Ekonomi Hari Ini: Mulai Juni, RI Setop Ekspor Timah dan Tembaga

JAKARTA, duniafintech.com – Berita ekonomi hari ini mengulas terkait larangan ekspor timah dan konsentrat tembaga dan mineral lainnya. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), dipastikan bahwa...
LANGUAGE