duniafintech.com – Pemerintahan Joko Widodo kembali mengukir sejarah baru. Senin 26 Agustus lalu bertempat di Istana Negara-Jakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut menyampaikan rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tak dapat dipungkiri bahwa DKI Jakarta merupakan jantung peradaban bisnis dan ceruk perdagangan yang menopang Indonesia. Gelarnya sebagai Ibukota Negara sudah barang tentu menjadi daya tarik bagi semua pihak yang ingin melebarkan sayap peruntungannya di Nusantara. Lantas jika ibukota pindah, bagaimanakah nasib kota berusia 492 tahun ini dan lalu lintas bisnis di dalamnya?
Baca juga: Pinjam Dana Fintech Mengkhawatirkan? Simak Langkah Cermat Ini
Dalam paparan yang disampaikan di hadapan para anggota Dewan, Jokowi memberikan kepastian perihal hal tersebut. Meski tak lagi menjadi ibukota negara, Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis berskala internasional. Pemindahan ini justru bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa.
Menanggapi proyek relokasi yang diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp. 466 triliun tersebut, Oscar Darmawan selaku CEO Indodax, platform perdagangan aset digital, menuturkan bahwa pihaknya turut mendukung kebijakan baru ini. Oscar menilai keputusan tersebut akan menjadi langkah besar Indonesia untuk semakin lebih maju di masa depan.
“Kami sebagai pelaku usaha terus mendukung penuh akan perubahan kebijakan maupun regulasi yang terjadi. Kami percaya segala prospek regulasi yang ada telah dilakukan pertimbangan dan riset yang cukup mendalam”, kata Oscar.
Sebuah pertanyaan muncul, apakah keputusan pemindahan ibukota negara ini akan berpengaruh pada fluktuasi trading aset digital di Indodax?
Ditemui di kantornya, Oscar menjelaskan bahwa perpindahan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perdagangan aset digital di platform asuhannya. Namun, menurutnya tidak menutup kemungkinan jika prosesi ini telah melihat kondisi pasar di era digital. Data menunjukkan, pengguna Indodax yang berada di pulau Kalimantan hampir mencapai 10% dari total keseluruhan member yang telah terdaftar atau sekitar 180.000 orang dan terhitung setiap harinya semakin bertambah.
“Bagi kami selaku perusahaan yang bergerak di bidang teknologi Blockchain, di manapun ibukota negara berlokasi, Indonesia tetap menjadi tempat yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan teknologi Blockchain di masa mendatang. Salah satu alasannya adalah penetrasi internet di Indonesia yang cukup baik dan respon masyarakat yang sebagian besar melihat teknologi baru sebagai kesempatan atau opportunity”, jelas Oscar.
Selain itu, menurut Oscar penerapan Blockchain untuk ibukota yang baru bisa saja menjadi pilihan yang tepat. Apalagi mengingat, pemerintah masih punya banyak waktu guna mempelajari konsep Blockchain yang ramah lingkungan untuk diterapkan di awal tahun 2024 nanti.
Baca juga: Sepak Terjang Chris Larsen dari Silicon Valley Hingga Ripple
Belajar dari negara maju seperti China misalnya, yang terus melakukan riset dan melakukan trial and error terkait hubungan Blockchain dengan rantai industri publik yakni Internet of Things (IoT). Langkah ini dinilai lebih solutif, ekonomis, cerdas, dan kredibel yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial.
“Alasan-alasan ini pula yang mendorong kami untuk terus giat memelihara ekosistem komunitas ekonomi digital dengan terus aktif memberikan edukasi. Harapannya Indonesia akan lebih siap bersaing dengan negara lain melalui pengimplementasian Blockchain di beberapa tahun mendatang”, ungkap Oscar.
Lebih lanjut Oscar menjelaskan bahwa era aset digital baru saja dimulai. Hal ini bisa dilihat dari nilai kapitalisasi aset dan jumlah token/koin yang semakin meningkat serta adanya dukungan pemerintah yang memperjelas status aset digital sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan di Indonesia.
-Karin Hidayat-
