duniafintech.com – Indonesia memiliki populasi lebih dari 250 juta warga, mengelola data dari 250 juta orang melalui metode traditional paper-based nampaknya tidak akan bertahan lama di pasar Asia Tenggara yang sedang berkembang ini.
Baca juga : Ovato – Solusi Ekosistem Rewards dan Marketing
Untuk itu dengan berkembangnya teknologi, Indonesia pun mulai menerapkan teknologi Blockchain yang digadang-gadang akan meningkatkan perekonomian bahkan menjadikan pemerintahan lebih baik dari sebelumnya. Berikut penjelasannya:
Biaya lebih rendah dan Keamanan Tinggi
Teknologi Blockchain memiliki potensi untuk mengenkripsi dan berbagi dataset melalui distributed ledgers daripada central data center.
Dengan demikian, beberapa dokumen seperti kartu ID, catatan medis, pendaftaran pemungutan suara, dan lisensi mengemudi dapat dijamin pada blockchain yang dapat menghasilkan pendekatan yang lebih terorganisir dan hemat biaya untuk menyimpan dan menggunakan data yang tidak dapat diubah.
Baca juga : Cardano Bantu Ethiopia Terapkan Blockchain
Dengan demikian, pejabat pemerintah mencari Blockchain sebagai alternatif yang lebih baik untuk sistem KTP Elektronik Indonesia saat ini menjadi program kartu identitas wajib negara.
Masyarakat Indonesia harus membawa berbagai kartu yang dikeluarkan pemerintah, termasuk e-KTP, surat izin mengemudi, kartu suara, dan NPWP (id pajak). Jika salah satu kehilangan salah satu kartu yang dikeluarkan pemerintah ini, proses untuk mendapatkannya kembali sangat sulit. Namun, dengan penerapan distributed ledger technology, pemerintah dapat membentuk penyimpanan digital pada semua kartu untuk menghilangkan kerumitan membawa kartu-kartu fisik ini.
Baca juga : Pilih Produk Asuransi Di sini Tidak Perlu Bingung
Aplikasi Blockchain untuk Pengajuan Pajak
Salah satu contohnya perusahaan teknologi Indonesia yaitu Online Pajak menawarkan aplikasi berbasis Blockchain yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk membagikan data pajak mereka dengan badan pemerintah yang diperlukan, misalnya kantor bank sentral dan treasury offices. Teknologi Blockchain tersebut dapat menjadi sistem yang lebih transparan dan mengurangi sistem birokrasi berbasis kertas.
Charles Guinot, salah satu pendiri Online Pajak, mengatakan
“Hari ini di Indonesia, tidak ditemukan bukti bahwa ada yang harus Anda bayar.”
Perusahaan solusi blockchain Australia Horizon State sedang mempertimbangkan memperkenalkan aplikasi telepon blockchain-powered untuk memungkinkan warga untuk memilih pada banyak kebijakan pemerintah di pulau Sumatera, seperti dilansir Reuters.
Tidak hanya itu, menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawat, untuk menyebarkan subsidi domestik kepada mereka yang membutuhkan, Blockchain dapat berdampak sangat besar di sektor pertanian negara. Indrawat mengatakan kepada Reuters:
“Kami ingin menggunakan platform teknologi untuk dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan.”
Written by : Dinda Luvita
Picture : Pixabay.com
