JAKARTA, duniafintech.com – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menginginkan kekayaan intelektual usaha, mikro, kecil dan menengah atau UMKM dapat terlindungi. Hal ini guna memajukan UMKM sekaligus memperkokoh kebanggaan masyarakat pada produk lokal.
Hal itu disampaikan Wapres dalam acara Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2022 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
“Dengan semakin banyak UMKM pada sektor ekonomi kreatif yang diakui kekayaan intelektualnya, baik personal maupun komunal, diharapkan semakin memperkokoh kebanggaan masyarakat terhadap produk buatan Indonesia,” kata Wapres, dalam keterangan yang dikutip dari Antara, Rabu (27/4/2022).
Baca juga: Agar Makin Maju, Kemenkumham Dorong UMKM Terdaftar Jadi Perseroan Perorangan
Wapres menyampaikan, bahwa suksesnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tidak cukup dilakukan dengan menggaungkan slogan, tetapi dengan berpartisipasi aktif menggunakan produk-produk lokal, sekaligus menghargai kekayaan intelektualnya.
Dia mengatakan pemerintah berharap setidaknya 20 persen dari sekitar 64 juta UMKM yang ada di Indonesia dapat terlindungi kekayaan intelektualnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres juga menekankan pemahaman akan urgensi perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu aspek penting pemberdayaan UMKM, agar UMKM semakin naik kelas.
Baca juga: Luhut Ingatkan Pemerintah Daerah Mesti Terus Beri Pendampingan UMKM
Wapres mengingatkan peranan inovasi dan kreativitas sektor UMKM sangat signifikan di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Pemerintah Tambah Porsi Kredit UMKM
Di sisi lain, sebelumnya, Airlangga Hartarto juga mengatakan porsi kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap perbankan ditarget 30 persen atau setara Rp1.800 triliun pada tahun 2024.
“Ini menjadi arah Presiden agar program kredit usaha rakyat (KUR) berperan meningkatkan akses pembiayaan terhadap UMKM,” kata dia saat menjadi pembicara utama dalam kuliah umum dan kajian buku pembiayaan UMKM di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, belum lama ini.
Airlangga mengakui saat ini angka kredit UMKM masih rendah di kisaran 18 persen. Pembiayaan yang terbatas ini berpotensi menghambat penciptaan usaha baru dan pembukaan lapangan kerja.
Padahal pemerintah ingin terus mengembangkan KUR agar dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas. Untuk itulah, saat ini subsidi KUR 3 persen diperpanjang pemerintah sampai Desember 2022 dengan plafon KUR 2022 sebesar Rp373,17 triliun atau meningkat 30 persen dari tahun 2021.
Berbagai kebijakan insentif, fiskal dan perlindungan sosial bagi keberpihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah juga dilakukan.
Pemerintah mengintegrasikan Kartu Prakerja dan KUR untuk pekerja terkena PHK, ibu rumah tangga termasuk petani dan nelayan dengan skema KUR super mikro di bawah Rp10 juta.
“Kami ingin pihak kampus turut berkontribusi melakukan monitoring, evaluasi serta mengetahui kebijakan di sektor UMKM ini agar pemerintah mendapatkan masukan terbaik demi kebangkitan ekonomi di masa pandemi,” kata Airlangga.
Pemerintah saat ini berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan terus melakukan pengembangan terhadap gerak maju sektor UMKM.
Salah satu strateginya dengan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM dan mendesiminasikan pembiayaan secara luas untuk mendukung pengembangan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Airlangga menyebut pelaku UMKM merupakan mesin penting yang berkontribusi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 61 persen. Kemudian penyerapan tenaga kerja 97 persen dari total tenaga kerja nasional.
UMKM juga mendominasi investasi dan ekspor hingga 60 persen dari total investasi nasional dan 16 persen dari ekspor non migas.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada
