29.1 C
Jakarta
Sabtu, 5 Desember, 2020

Kasus PS Store Gempar, Ini Tindak Pemerintah Atasi Ponsel Ilegal

DuniaFintech.com – Kasus PS Store gempar di masyarakat nampaknya membuat resah. Toko HP milik Putra Siregar ini diduga menjual handphone ilegal atau black market. Kasus PS Store gempar di masyarakat ini kerap menjadi sorotan pemerintah. Lalu, apa sebenarnya upaya pemerintah dalam mengatasi penjualan ponsel ilegal tersebut?

Per akhir Juni lalu, alat validasi yakni Central Equipment Identity Register (CEIR) masih dalam tahap uji fungsi (functional test) oleh operator seluler. Alhasil, penerapan aturan IMEI tak maksimal. Akan tetapi, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin Janu Suryanto mengatakan bahwa CEIR dan mesin blokir ponsel ilegal (Equipment Identity Register/EIR) sudah bisa digunakan. Janu mengatakan bahwa peralatan tersebut sudah siap dijalankan.

Baca juga :

Sedangkan Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kemenperin Najamudin mengatakan, alat validasi IMEI itu belum dihibahkan ke instansinya. Padahal, untuk bisa menerapkan aturan tersebut, operator seluler menggunakan EIR untuk mendeteksi nomor IMEI pada ponsel. Data ini kemudian dikirimkan ke CEIR untuk divalidasi.

Integrasi data tersebut harus dilakukan, supaya EIR terhubung dengan CEIR. EIR dioperasikan oleh operator, sementara CEIR dikelola Kemenperin. Sayangnya, sistem validasi yang dijalankan pemerintah saat ini masih menggunakan komputasi awan (cloud computing), bukan perangkat fisik atau CEIR.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Achmad Rodjih Almanshoer sempat mengatakan, CEIR baru bisa dioperasikan optimal untuk validasi IMEI pada Agustus. Sedangkan di sisi lain, Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johhny G Plate enggan berkomentar banyak terkait penyediaan alat blokir ponsel ilegal tersebut. Johny hanya menjelaskan, bahwa dasbor CEIR berada di Kemenperin. Lalu, operasi ponsel ilegal alias black market (BM) ditangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) pun juga tengah menegaskan kasus ponsel ilegal ini, dimana pihaknya meminta Kominfo mengingatkan perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee untuk mengatasi pedagang yang menjual ponsel ilegal.

(DuniaFintech/ Dinda Luvita)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Investasi dengan Skema Lump Sum, Bagaimana Cara Kerjanya?

Duniafintech.com - Selama pandemi Covid-19, investasi menjadi bagian penting yang harus disiapkan, terutama untuk dana darurat dan tabungan masa depan. Saat ini investasi juga...

Forum Ekonomi Dunia Sebut Fintech Industri Paling Adaptif

DuniaFintech.com - Forum Ekonomi Dunia (WEF) mengklaim bahwa industri fintech menjadi yang tetap tumbuh secara global. Hal ini diungkapkan pada penelitian cepat atas pasar...

GREDU Siap Mendukung Sekolah Tatap Muka di Indonesia

DuniaFintech.com – Terkait rencana pembukaan sekolah tatap muka pada Januari 2021, GREDU mendukung sepenuhnya kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Sejumlah kendala akan...

Flipkart Milik Walmart akan Mulai Bisnis Pembayaran Digital

DuniaFintech.com – Perusahaan e-commerce India yang dikendalikan Walmart, Flipkart, mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya akan memutar sebagian modal mereka di PhonePe untuk memperluas akses...

Berbagai Fitur DANA yang Hadir di Sepanjang 2020! Simak Disini

DuniaFintech.com - Penyelenggara sistem pembayaran berbasis elektronik, DANA telah merangkum berbagai fitur dan layanan anyarnya di sepanjang tahun 2020. Pada tahun ini, berbagai fitur...
LANGUAGE