30.6 C
Jakarta
Kamis, 28 Maret, 2024

Kasus PS Store Gempar, Ini Tindak Pemerintah Atasi Ponsel Ilegal

DuniaFintech.com – Kasus PS Store gempar di masyarakat nampaknya membuat resah. Toko HP milik Putra Siregar ini diduga menjual handphone ilegal atau black market. Kasus PS Store gempar di masyarakat ini kerap menjadi sorotan pemerintah. Lalu, apa sebenarnya upaya pemerintah dalam mengatasi penjualan ponsel ilegal tersebut?

Per akhir Juni lalu, alat validasi yakni Central Equipment Identity Register (CEIR) masih dalam tahap uji fungsi (functional test) oleh operator seluler. Alhasil, penerapan aturan IMEI tak maksimal. Akan tetapi, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin Janu Suryanto mengatakan bahwa CEIR dan mesin blokir ponsel ilegal (Equipment Identity Register/EIR) sudah bisa digunakan. Janu mengatakan bahwa peralatan tersebut sudah siap dijalankan.

Baca juga :

Sedangkan Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kemenperin Najamudin mengatakan, alat validasi IMEI itu belum dihibahkan ke instansinya. Padahal, untuk bisa menerapkan aturan tersebut, operator seluler menggunakan EIR untuk mendeteksi nomor IMEI pada ponsel. Data ini kemudian dikirimkan ke CEIR untuk divalidasi.

Integrasi data tersebut harus dilakukan, supaya EIR terhubung dengan CEIR. EIR dioperasikan oleh operator, sementara CEIR dikelola Kemenperin. Sayangnya, sistem validasi yang dijalankan pemerintah saat ini masih menggunakan komputasi awan (cloud computing), bukan perangkat fisik atau CEIR.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Achmad Rodjih Almanshoer sempat mengatakan, CEIR baru bisa dioperasikan optimal untuk validasi IMEI pada Agustus. Sedangkan di sisi lain, Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johhny G Plate enggan berkomentar banyak terkait penyediaan alat blokir ponsel ilegal tersebut. Johny hanya menjelaskan, bahwa dasbor CEIR berada di Kemenperin. Lalu, operasi ponsel ilegal alias black market (BM) ditangani oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) pun juga tengah menegaskan kasus ponsel ilegal ini, dimana pihaknya meminta Kominfo mengingatkan perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee untuk mengatasi pedagang yang menjual ponsel ilegal.

(DuniaFintech/ Dinda Luvita)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Iklan

ARTIKEL TERBARU

LANGUAGE