duniafintech.com – Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) menerbitkan penawaran koin awal (ICO) dan panduan cryptocurrency baru di situs resminya pada 30 Mei.
Regulator Komisi Sekuritas itu merinci prasyarat yang harus diikuti oleh bisnis mata uang kripto untuk mematuhi Korporasi Australia dan Undang-Undang ASIC, tetapi tidak mencakup peraturan yang diberlakukan oleh lembaga nasional lainnya. Khususnya, pedoman tersebut menetapkan bahwa jika aset crypto adalah produk keuangan, maka penerbit dan perusahaan yang menanganinya diharuskan memiliki lisensi layanan keuangan Australia.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa para penambang akan dianggap sebagai bagian dari proses kliring dan penyelesaian setidaknya dalam beberapa kasus:
“Di mana penambang dan pemroses transaksi adalah bagian dari proses kliring dan penyelesaian (CS) untuk token yang merupakan produk keuangan, hukum Australia berlaku.”
“Bisnis yang menawarkan aset kripto, atau menawarkan layanan dalam kaitannya dengan aset kripto, perlu melakukan penyelidikan yang sesuai untuk memuaskan diri sendiri bahwa mereka mematuhi semua hukum Australia yang relevan.”
Komisi Sekuritas Hongkong: Peraturan Kripto untuk Mengatasi Penipuan
Pernyataan baru telah mengikuti panduan SFC terbaru tentang penawaran token keamanan (STO) yang diterbitkan pada bulan Maret. Dalam dokumen resmi, regulator sekuritas Hong Kong menyatakan bahwa STO cenderung menjadi sekuritas, dan karenanya harus berada di bawah undang-undang sekuritas yang ada.
Regulator sebelumnya juga telah mengeluarkan pernyataan yang menyarankan pedoman untuk dana yang berurusan dengan aset kripto, yang menyatakan bahwa ia dapat mulai secara resmi mengatur pertukaran kripto di masa depan.
picture: pixabay.com
