25 C
Jakarta
Jumat, 7 Oktober, 2022

Luhut: Presiden Akan Umumkan Kenaikan Harga BBM Subsidi

JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite di Minggu depan.

“Mungkin Minggu depan, Presiden akan mengumumkan mengenai penjelasan kenaikan harga ini,” kata Luhut.

Luhut menilai langkah Presiden dengan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dengan melihat tingginya harga minyak mentah global. Kemudian, dengan melihat harga BBM di Indonesia masih tergolong murah. Sehingga dengan melihat kondisi tersebut juga membuat APBN juga semakin terbebani.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Harga BBM Tidak Mengalami Kenaikan

Terkait angka inflasi, menurut Luhut besaran dampak terhadap inflasi tergantung dari besaran harga kenaikan Solar dan Pertalite yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Luhut meminta kepada masyarakat untuk bersiap-siap apabila pemerintah menaikkan harga Pertalite dan Solar, mengingat beban subsidi energi dan kompensasi yang sudah tembus sekitar Rp502 triliun.

“Jadi tadi mengurangi tekanan kita karena crude oil naik sekarang, kebetulan turun. Kita harus siap-siap karena subsidinya sudah Rp502 triliun. Jadi kita berharap bisa dengan pengurangan mobil combustion diganti dengan listrik kemudian B40,” kata Luhut.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan saat penyusunan APBN, pemerintah menganggarkan harga minyak sebesar US$63 sampai US$70 per barel. Namun seiringnya waktu, harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Baca juga: Harga BBM Resmi Naik! Cek Daftar Harga Terbaru di Sini

Terhitung bulan Januari hingga Juli, harga minyak dunia melambung menjadi US$105 per barel. Bahkan jika perhitungan minyak dunia mencapai US$100, pemerintah akan menggelontorkan subsidi sebesar Rp500 triliun.

“Jika harga minyak dikisaran US$100, apabila pemerintah tetap menahan harga. Pemerintah akan mengeluarkan dana subsidi sebesar Rp600 triliun,” kata Bahlil.

Dia menambahkan besaran Rp600 triliun, apabila asumsi kurs dolar berada di posisi Rp14.750 dan pemerintah menambah kuota Pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter.

Menurutnya jika pemerintah mengeluarkan dana subsidi sebesar Rp600 triliun, besaran dana subsidi sudah setara dengan 25 persen total pendapatan APBN. Sehingga hal itu tidak menyehatkan APBN negara.

“Jadi tolong sampaikan kepada rakyat, rasa-rasanya untuk menahan terus dengan harga BBM seperti saat ini. Feeling saya, katakanlah siap-siap untuk kenaikan BBM,” kata Bahlil.

Baca juga: Soal Harga BBM Subsidi, Jokowi Minta Sri Mulyani Hitung Ulang Beban APBN

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-Inline sidebar-

ARTIKEL TERBARU

Ancaman Resesi Ekonomi Global 2023, Tetap Yakin Ingin Cicil Rumah?

JAKARTA, duniafintech.com - Ekonomi global diprediksi akan menghadapi resesi ekonomi global. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan bank-bank sentral di berbagai negara dengan mengeluarkan...

Pinjol Cepat Cair 2022 Limit Besar Resmi, Ini Rekomendasinya

JAKARTA, duniafintech.com – Pinjol cepat cair adalah pinjaman yang diajukan via aplikasi di smartphone, dengan proses pencairan dana cepat. Saat ini, pinjol yang berizin Otoritas...

Berita Kripto Hari Ini: Apa Kabar Bursa Kripto Indonesia?

JAKARTA, duniafintech.com – Berita kripto hari ini akan mengulas soal perkembangan bursa kripto Indonesia yang masih belum diluncurkan. Adapun sebelumnya, bursa kripto pun sempat molor—sebagai...

Berita Bitcoin Hari Ini: Sempat Menguat, Bitcoin Melemah!

JAKARTA, duniafintech.com – Berita Bitcoin hari ini akan mengulas soal harga Bitcoin dan kripto teratas lainnya dengan pergerakan yang beragam. Pada perdagangan pagi ini, mayoritas...

Kerangka Kerja Inklusi Keuangan Fokus Digitalisasi dalam Presidensi G20 Indonesia

JAKARTA, duniafintech.com - Presidensi G20 Indonesia menyusun Kerangka Kerja Inklusi Keuangan sebagai panduan bagi setiap negara untuk mendorong digitalisasi guna menciptakan ekonomi yang inklusif...
LANGUAGE