JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa berakhirnya status pandemi Covid-19 tantangan pasca pandemi sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara.
“Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia,” kata Sri Mulyani terkait tantangan pasca pandemi.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Cara Penggunaan APBN untuk Lebih Produktif
Sri Mulyani menjelaskan ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
Sri Mulyani mengatakan perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa. Sementara itu, tantangan terakhir yaitu pandemi seperti Covid-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
“Selain keempat tantangan besar tersebut, perekonomian global tahun 2023-2024 masih dihadapkan pada tekanan berat. Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi higher for longer,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,7 Persen
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama. Dia mencontohkan seperti bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Perppu Cipta Kerja.
Menurutnya situasi ekonomi dunia saat ini belum baik-baik saja karena masih rentan oleh berbagai risiko (downside risk), misalnya inflasi dan suku bunga yang masih tinggi. Tetapi kondisi yang tidak mudah ini sekaligus menjadi sinyal agar semua negara mempersiapkan dan memperkuat sinergi ke depan.
Di tengah berbagai terpaan tantangan global, Pemerintah Indonesia telah berhasil memastikan pemulihan ekonomi berjalan, dengan tetap menjaga penanganan pandemi dari sisi kesehatan berjalan secara efektif, salah satunya melalui kebijakan konstruktif PC-PEN.
“Ketika pandemi Covid-19 terjadi di 2020, usia kabinet masih 3 bulan, jadi ini menjadi tantangan besar karena tidak ada buku ataupun referensi bagaimana mengatasinya. Waktu itu seperti tidak ada cahaya di terowongan sampai-sampai kita tidak bisa melihat ujungnya. Pemerintah Indonesia mengambil jalan berbeda, tidak melalui lockdown karena kondisi ekonomi Indonesia berbeda dengan negara lain, melainkan melalui kebijakan ‘gas dan rem’ yang menyeimbangkan antara life dan livelihood,” kata Airlangga.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Besaran Anggaran Bonus Atlet dan Pelatih SEA Games
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
