JAKARTA, duniafintech.com – Target kredit UMKM minimal 30 persen pada tahun 2024, jadi salah satu agenda penting pemerintah, karena dinilai punya peran penting.
Industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Intermediasi keuangan oleh perbankan tetap tumbuh positif dimana secara year-on-year, target kredit yang diantaranya ada UMKM, mengalami pertumbuhan sebesar 10,62% pada bulan Agustus 2022 dengan ditopang oleh pertumbuhan di seluruh jenis kredit pada mayoritas sektor ekonomi.
Sektor perbankan juga diharapkan dapat mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa naik kelas melalui pembiayaan, termasuk dalam platform digital, sehingga target kredit menjadi faktor penting.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi target kredit UMKM minimal 30% pada tahun 2024.
Untuk mencapai target kredit UMKM ini, Pemerintah memerlukan dukungan dari semua pihak agar dapat terlaksana dengan baik.
“Membaiknya permintaan masyarakat, diminta agar perbankan dapat menyelaraskan lending appetite ataupun penyaluran kredit bagi dunia usaha guna memastikan dukungan yang cukup bagi sektor pendorong pemulihan ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca juga: Pro Perkembangan UMKM, Pemerintah Tambah Porsi Kredit dengan Target Rp1.800 Triliun
Selain itu, Airlangga mengungkapkan bisnis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri telah banyak yang menyasar kepada jenis kredit konsumsi serta UMKM.
Hal ini berpotensi menjadi buffer di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kinerja UMKM yang mulai bangkit seiring meredanya pandemi, kinerja BPR/BPRS juga diharapkan semakin baik.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara year-on-year pertumbuhan kredit BPR pada bulan Juli 2022 yakni sebesar 9% dengan tingkat non performing loan yang masih terjaga, demikian juga dengan kinerja BPR berdasarkan rasio keuangan.
Peran strategis BPR/BPRS tersebut, harus didukung oleh penguatan sinergi antara Pemerintah, otoritas keuangan, dan bank sentral agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga dan tata kelola bank menjadi lebih baik dalam memajukan sektor riil, termasuk UMKM.
“Sektor keuangan perlu didorong untuk memanfaatkan momentum akselerasi daripada digitalisasi terutama pasca Covid-19. Digitalisasi terbukti mampu menghasilkan layanan keuangan yang efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan 30 juta UMKM akan masuk dalam ekosistem digital di tahun 2024,” ungkap Airlangga.
Baca juga: Bantu UMKM Indonesia Tangguh, Pembiayaan KUR 2022 Capai Rp 373 T
Target Kredit UMKM – Salah Satu Prioritas Pembangunan Ekonomi Digital
Masih dalam pembahasan target kredit UMKM, dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengapresiasi Perbarindo yang telah meluncurkan layanan berbasis digital yaitu BPR e-Cash dan BPR Digi pada bulan Maret lalu.
Hal ini turut mendukung perkembangan ekonomi digital dan inklusivitas keuangan di Indonesia serta sejalan dengan perkembangan bisnis dan teknologi yang semakin dinamis sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
Dalam jangka panjang, dia menambahkan Indonesia memiliki target ekonomi termasuk kredit UMKM, untuk dapat tumbuh tinggi dan keluar dari middle income trap.
Sektor keuangan termasuk BPR/BPRS diharapkan dapat berkontribusi melalui peningkatan literasi keuangan dan pendalaman pasar, serta akses pembiayaan ke seluruh masyarakat Indonesia.
“Saya harap BPR e-Cash dapat meningkatkan layanan BPR atau BPRS bagi nasabah secara digital melalui smartphone dan BPR Digi dapat memberikan kemudahan akses dan transaksi kepada para nasabah BPR atau BPR Syariah. Semoga komitmen tersebut dapat meningkatkan daya saing BPR maupun BPRS kedepan,” kata Airlangga.
Baca juga: Bank Indonesia: Permintaan dan Penyaluran Kredit Alami Peningkatan 17,9 Persen
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
