34.8 C
Jakarta
Minggu, 5 Mei, 2024

Tren Transaksi Digital Meningkat, Pemerintah Dorong Pemerintah Daerah Go Digital

JAKARTA, duniafintech.comBank Indonesia (BI) mencatat saat ini tren masyarakat meningkat dalam melakukan transaksi secara digital ketimbang melakukan transaksi secara fisik melalui uang kertas atau uang logam.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terkait tren meningkat penggunaan transaksi secara digital sering dilakukan melalui handphone dan uang elektronik. Rata-rata transaksi menggunakan handphone mencapai Rp67 triliun dan uang elektronik mencapai Rp608 triliun.

Dia menilai tren menggunakan transaksi elektronik digital meningkat dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 sehingga masyarakat terbiasa menggunakan transaksi secara digital. Sehingga, saat pandemi untuk transaksi e-commerce juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp572 triliun.

“Ini kondisi yang paling pesat dalam digitalisasi ekonomi dan keuangan,” kata Perry.

Baca juga: Transaksi Digital di Indonesia dan Dunia, Lintasarta Gandeng PPA

Bahkan, Perry menilai dengan transaksi digital yang meningkat juga mempengaruhi elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah mengalami peningkatan sebesar 42 persen. Sehingga mempengaruhi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal inilah yang membuat elektronifikasi pajak daerah mencapai 94 persen dan digitalisasi retribusi sebesar 74 persen.

“Ini yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan ekonomi menjadi membaik dan membuat rakyat semakin senang,” kata Perry.

Melihat ada tren transaksi masyarakat dan pemerintah daerah melalui transaksi digital meningkat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong 65 persen pemerintah daerah dapat menggunakan transaksi digital.

Airlangga mengungkapkan untuk mencapai 65 persen pemerintah siap digital, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (PP2DD) untuk mempercepat dan memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) daerah.

“Saya tentu berharap dukungan Gubernur, Bupati, Walikota dan P2DD agar 65 persen pemerintah masuk ke dalam kategori digital. Ini menjadi besar dan menjadi penting,” kata Airlangga.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pasar Rakyat dan UMKM Terapkan Penggunaan Transaksi Digital

Airlangga mengungkapkan selama ini program elektronifikasi transaksi di daerah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,1 persen per tahun. Mengalami peningkatan jika dibandingkan di tahun 2019, peningkatan PAD mencapai 14 persen di 9 daerah yang sudah melaksanakan pilot project ETP.

Masih terkait tren transaksi digital meningkat ini, dia mengungkapkan jika mengacu hasil KTT G20, beberapa negara menargetkan untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis informasi digital. Sedangkan pemerintah Indonesia, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital sebesar US$250 miliar yang ditargetkan di tahun 2025.

“Jadi digitalisasi sangatlah penting. Jadi kami mohon kepada daerah untuk terus mendorong digitalisasi,” kata Airlangga.

Baca juga: Peningkatan Transaksi Digital Berpotensi Gerek Investasi di Indonesia

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Iklan

ARTIKEL TERBARU

LANGUAGE