JAKARTA, duniafintech.com – Negara tetangga Indonesia, Malaysia diproyeksikan menghabiskan 77,3 miliar ringgit atau setara USD17,6 miliar atau Rp 261 triliun untuk subsidi dan bantuan langsung tunai (BLT) di tahun 2022.
Anggaran tersebut terbesar dalam sejarah Malaysia digunakan untuk membantu menangkal dampak kenaikan harga di negara tersebut.
Mengutip Reuters, harga pangan telah melonjak di Malaysia dalam beberapa bulan terakhir karena gangguan rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja dan dampak perang di Ukraina.
Inflasi makanan pada Mei 2022 capai 5,2% dari tahun sebelumnya (yoy). Berdasarkan data pemerintah, ini juga menjadi level tertinggi sejak November 2011.
Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz mengatakan, Malaysia diproyeksikan menghabiskan 51 miliar ringgit untuk subsidi konsumen, termasuk untuk bahan bakar, listrik, dan makanan, dengan asumsi bahwa harga pasar komoditas tetap pada level saat ini.
“Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan tunai sebesar 11,7 miliar ringgit, dan subsidi lainnya senilai 14,6 miliar ringgit,” lanjut dia.
Negara tetangga ini sebelumnya mengatakan akan mengucurkan hampir USD 400 juta bulan ini untuk membantu rumah tangga mengatasi kenaikan harga makanan dan biaya hidup.
Awal bulan ini, peningkatan pendapatan pemerintah negeri jiran dari kenaikan harga komoditas tidak cukup untuk mengimbangi lonjakan belanja subsidi yang diharapkan tahun ini.
Baca juga: Segera Siapkan Regulasi Investasi Kripto, Zulkifli Hasan Bilang Biar Lebih Aman
Sementara di Indonesia, dalam waktu dekat BLT UMKM atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun ini dipastikan kembali cair. Pemerintah mengalokasikan bantuan tersebut bagi masyarakat yang membutuhkan.
Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Eddy Satriya menyatakan bahwa sebagian besar UMKM masih membutuhkan BPUM di tahun 2022.
Program BPUM disebut telah meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan menghidupkan kembali kegiatan bisnis mereka.
“BPUM 2022 akan dilanjutkan. Namun, statusnya kita menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan dengan total anggaran sekitar kurang lebih Rp7,68 triliun,” kata Eddy, dikutip dari Antara, Minggu (5/6).
Baca juga: Menteri Teten Bilang 97 Persen Penyedia Lapangan Kerja Adalah UMKM, Jangan Diremehkan!
Dijelaskan dia, program BLT UMKM itu akan diteruskan dengan menargetkan 12,8 juta pelaku usaha dengan bantuan sebesar Rp600 ribu per penerima, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,2 juta dan di tahun 2020 sebesar Rp2,4 juta.
Eddy Satriya memastikan bahwa pihaknya bakal memaksimalkan pengecekan calon penerima BPUM di Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Kementerian Keuangan.
Hal ini menimbang evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun lalu yang mencatat masih terdapat penerima BPUM dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri. Padahal bantuan sosial BLT UMKM itu hanya untuk pelaku usaha mikro yang dicanangkan oleh pemerintah.
Baca juga: Bank Indonesia Dorong UMKM Melek Digital, Demi Tembus Pasar Global
“Kita sudah meminta pimpinan-pimpinan (para ASN dan TNI/Polri yang memperoleh BPUM) memberikan semacam peringatan atau mengimbau mereka agar tak melakukan perbuatan yang sama,” ungkap dia.
Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop dan UKM, Irene Swa Suryani, menambahkan pihaknya mencatat penerima BPUM dari kalangan ASN dan TNI/Polri tak sebanyak perhitungan dari BPK.
“Tahun ini apabila program BPUM terealisasi, kami akan perbaiki temuan di tahun 2021. Pengecekan datanya fokus ke Dukcapil dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), mungkin nanti Peraturan Menteri (terkait BPUM) akan diubah,” kata Irene.
Penulis: Kontributor/Panji A Syuhada
