JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal, termasuk dari BTN, yang layak diatur dalam undang-undang. Namun demikian, kondisi kesenjangan atau backlog antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat mencapai di atas 28 juta rumah.
“Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjawab hak masyarakat. Tapi kalau masyarakat berhak, tidak berarti dapat gratis. Maka, kita perlu merangkai seluruh kebijakan, regulasi, dan instrumen agar masyarakat mampu untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan Bank BTN merupakan institusi yang diciptakan untuk sebuah misi yang sangat jelas yaitu bagaimana menjawab tantangan sektor perumahan. Untuk mencapai cita-cita menjadi the best mortgage institution di ASEAN pada tahun 2025, Menkeu meminta Bank BTN untuk bekerja melebihi key performance indicator (KPI) yang ditetapkan.
Baca juga: Ini Strategi Sri Mulyani untuk Indonesia Jadi Negara Maju
“Saya berharap BTN bisa bersinergi dan memberi nilai tambah. BTN harus sehat, well governed, efisien, better manage, dan kompetitif. Itu baru Anda bisa memberikan nilai tambah,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Bank BTN sebesar Rp2,5 triliun merupakan uang yang berasal dari rakyat Indonesia sehingga harus digunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Titip uangnya, titip masyarakat yang berharap dari BTN, titip atas nama negara dan masyarakat kepada Anda semuanya. Anda adalah BUMN jadi tidak bekerja sekedar cari untung. Bottom line keuangan tetap harus dijaga, tapi that’s not the only objective. Anda punya idealisme membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat, terutama dari sisi sektor keuangan. Jalankan amanah itu dengan baik, istikamah, dan juga bisa dipercaya sehingga Anda akan betul-betul menjadi mortgage company yang terbaik di ASEAN dan akan membuat rakyat Indonesia dan Indonesia bangga kepada Anda semuanya,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Emiten bank milik negara yang fokus pada pembiayaan properti, BBTN atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sukses meraup dana segar sebesar Rp 4,13 triliun. Dana ini diperoleh dari hasil penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.
Baca juga: Sri Mulyani Optimistis APBN 2023 Mampu Tangkal Resesi Global
Aksi korporasi ini terbilang sukses, karena pemegang saham publik langsung memesan hingga melampaui target awal atau oversubscribe sebesar 1,6 kali.
Atas pencapaian ini, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa hasil right issue itu akan memperkuat permodalan BBTN. Dengan penambahan modal tersebut, BBTN dapat melipatgandakan kemampuan pembiayaan perumahan.
Sebelumnya, dalam 5 tahun terakhir, BBTN mampu menyalurkan kredit perumahan pada 800.000 unit properti. Setelah adanya penambahan modal, BBTN diperkirakan dapat membiayai hingga 1,32 juta unit rumah.
Menurut Erick, oversubscribe right issue BBTN merupakan bukti kepercayaan publik pada masa depan bank yang berpusat di Jalan Harmoni, Jakarta itu.
Sumber dana dari Right Issue juga menunjukan kualitas permodalan BBTN menjadi semakin tinggi karena bank ini tidak menggantungkan diri pada utang.
“Dengan demikian, BBTN semakin sehat dan semakin memiliki energi untuk terus ekspansi,” ujar Erick.
Baca juga: Habis “Dirujak” Netizen, Sri Mulyani Pastikan Gaji Rp5 Juta Tidak Dikenakan Pajak 5 Persen
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
