Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah mengembalikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tagihan aset virtual yang sudah lama dinanti-nanti ke parlemen negara tersebut untuk direvisi. Sebagaimana dikutip dari cointelegraph.com, Volodymyr Zelensky, sendiri disebut tidak keberatan dengan prinsip-prinsip dasar RUU itu, tetapi dirinya diketahui menentang gagasan untuk menciptakan badan pengawas baru.
Dalam hal ini, Presiden Ukraina itu sudah menunda penandatanganan RUU yang akan menetapkan kerangka peraturan negara seputar aset digital. RUU itu sendiri berjudul “Tentang Aset Virtual”, yang memperoleh persetujuan parlemen pada 8 September 2021.
Meski demikian, berdasarkan pernyataan pada 5 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan, Zelensky mengirimkan kembali undang-undang ini kepada parlemen dengan sejumlah perbaikan yang diusulkan pada 6 Oktober 2021. Sesuai pernyataan itu, keberatan utamanya terhadap undang-undang dalam bentuknya saat ini, yakni terkait mahalnya pembentukan badan pengatur baru untuk pengawasan aset digital.
Menurut undang-undang, pengaturan pasar aset virtual akan dilakukan oleh berbagai badan negara bergantung pada jenis aset itu, khususnya dengan membentuk badan eksekutif baru. Pembentukan badan baru, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, akan membutuhkan pengeluaran yang signifikan dari anggaran negara.
Namun, alih-alih menciptakan badan eksekutif terpisah yang berfokus pada aset digital, Zelensky jutsu mengusulkan untuk menempatkan mereka di bawah lingkup Komisi Nasional Sekuritas dan Pasar Saham yang ada. Komisi ini merupakan sebuah badan pengawas yang menurut piagamnya berada “di bawah Presiden Ukraina dan bertanggung jawab kepada Verkhovna Rada” atau parlemen negara.
Perkembangan ini tampaknya mencerminkan pencarian pragmatis otoritas Ukraina untuk implementasi yang paling praktis dari rezim pengaturan aset digital ketimbang pembalikan sikap berwawasan ke depan negara terhadap kripto.
Bentuk Peraturan yang Komprehensif
Sementara itu, menurut laporan yang dilansir dari theblockcrypto.com, langkah ini dilakukan oleh Presiden Volodymyr Zelensky dalam upayanya membentuk rezim peraturan yang komprehensif bagi aset digital. Adapun masalah utama yang dimiliki kantor presiden, yakni terkait dengan pembentukan badan pengatur baru untuk kripto, yang akan mahal.
Pembentukan badan baru, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, akan membutuhkan pengeluaran yang signifikan dari anggaran negara. Oleh karena itu, Volodymyr Zelensky mengusulkan untuk memasukkan pengaturan peredaran aset virtual dalam kompetensi Komisi Pasar Modal dan Sekuritas Nasional.
Untuk diketahui, Komisi Sekuritas dan Pasar Saham Nasional sendiri setara dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS di Ukraina, tetapi dananya relatif rendah. Pada 2019, tahun terakhir dari data yang dipublikasikan, anggaran komisi ini hanya lebih dari 135 juta hryvnia, dengan nilai tukar saat ini sekitar $5 juta USD.
Parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, sudah menyetujui versi RUU tersebut pada 8 September lalu. Negara ini juga sudah bekerja pada rezim formal untuk melegalkan cryptocurrency selama bertahun-tahun pada saat ini. Terlepas dari ketidakpastian legislatif itu, kripto memang memegang posisi penting di Ukraina.
Adapun dorongan untuk menjadi sarang kripto merupakan cara untuk mengatasi investasi yang stagnan, baik asing maupun domestik, ke perusahaan Ukraina. Meski sejarah negara dengan korupsi dan pelarian modal, yang paling baru dicontohkan oleh penampilan Zelensky dan lingkaran dalamnya, paparan Pandora Papers tentang kendaraan lepas pantai, diketahui bisa merusak kepercayaan pada inisiatif kripto negara tersebut.
Penulis: Kontributor
Editor: Anju Mahendra
