JAKARTA, duniafintech.com – Sinergi APBN sebagai instrumen keuangan negara dengan para pelaku usaha menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat mengamplifikasi pemulihan ekonomi Indonesia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap bahwa sinergi APBN perbankan termasuk BRI seharusnya memiliki peran bukan hanya sebagai pihak pemberi pinjaman kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), namun juga memberdayakan para pelaku UMKM tersebut agar mampu untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitasnya.
“Kita akan menghadapi tahun 2023 dengan penuh optimisme, meskipun tetap dengan penuh kehati-hatian,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Ini Strategi Sri Mulyani untuk Indonesia Jadi Negara Maju
Sri Mulyani menjelaskan bahwa di saat banyak negara perekonomiannya terpukul keras oleh kombinasi multi-krisis selama dua tahun belakang ini, namun perekonomian Indonesia masih tetap dalam kondisi yang relatif baik (relatively in a good shape) dan resilien.
Beberapa sektor terbukti cukup resilien diantaranya adalah sektor telekomunikasi, kesehatan, hingga perdagangan. Hal ini ditunjukkan dengan penerimaan negara yang tumbuh hingga 30% pada tahun 2022 lalu.
“Dari sisi belanja, kita jaga untuk tetap steady. APBN yang bekerja ekstra keras, pertumbuhan belanjanya terus tumbuh hingga 10-11%. Namun, saya pastikan sebagian sangat besar belanja ini adalah untuk menyokong kelompok masyarakat paling rentan 40% perekonomian lemah dan juga UMKM. Ini fokus kita,” kata Sri Mulyani.
Memasuki Tahun 2023 ini, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa jumlah subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditingkatkan hingga Rp415 triliun. Selain itu, belanja untuk UMKM juga meningkat hingga Rp45,8 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa itu merupakan upaya untuk memperkuat UMKM tidak hanya secara kuantitas namun juga kualitas dan daya saingnya.
Baca juga: Sri Mulyani Optimistis APBN 2023 Mampu Tangkal Resesi Global
“Saya harap BRI mampu berperan menjadi mitra pemerintah. Untuk menjaga indikator kualitas UMKM terus meningkat. Ini butuh afirmasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa berbagai program yang disiapkan oleh Kementerian BUMN dalam mendorong inklusi keuangan dan penguatan bisnis UMKM telah berhasil mengantarkan para pelaku usaha untuk naik kelas.
Salah satu Program tersebut adalah Program Pasar Digital atau PaDI UMKM. Program ini menjadi salah satu sarana mengarahkan bisnis UMKM pada kepastian dan keberlanjutan usaha. Program PaDI UMKM ini juga sejak awal mampu mendorong transformasi BUMN dalam membentuk ekosistem yang melibatkan UMKM.
“Hingga saat ini, sebanyak 40.000 UMKM sudah bergabung dalam program Pasar Digital UMKM. Bersama 92 perusahaan dan anak perusahaan BUMN sudah menyalurkan pembiayaan Rp 24,4 triliun sepanjang tahun 2022. Itu dengan target tahun ini (2023), Insya Allah, mencapai Rp 50 triliun,” ujar Erick.
Erick juga menambahkan bahwa transformasi program kolaborasi UMKM bersama BUMN dalam Program PaDI tidak hanya membantu menyerap produk dari UMKM. Program ini juga menjaga agar BUMN tidak bersikap sebagai menara gading yang tinggi menjulang dan tak tersentuh oleh rakyat.
“BUMN bukan menara gading yang tidak tersentuh oleh rakyat. PaDI UMKM juga menjaga agar dapat membantu perjalanan kita menuju Indonesia yang merdeka dan berdaulat,” ujar Erick.
Baca juga: Habis “Dirujak” Netizen, Sri Mulyani Pastikan Gaji Rp5 Juta Tidak Dikenakan Pajak 5 Persen
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
