Ini Alasan Tingkat Kepuasan Publik atas Kinerja Presiden Jokowi Meningkat

JAKARTA, duniafintech.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 76,2 persen dikarenakan puas terhadap kondisi ekonomi nasional dan penegakan hukum.

“Bapak Presiden Joko Widodo selalu menekankan agar pembangunan dilakukan menyeluruh, menumbuhkan pusat perekonomian baru, mempermudah investasi,hilirisasi sumber daya alam, hingga pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya,” kata Erick terkait kinerja Presiden Jokowi. 

Tentang hilirisasi sumber daya alam, masih terkait kinerja Presiden Jokowi, Erick mencontohkan kebijakan Presiden Jokowi ingin agar kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak diekspor dalam bentuk bahan baku mentah, melainkan diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Bijih nikel, misalnya. Presiden ingin Indonesia menjadi produsen baterai kendaraan listrik, EV Battery. Dengan kebijakan hilirisasi, pengolahan bahan baku terjadi di Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja baru.

Baca juga: Menteri Erick Ungkap Jurus Jitu Pemerintah Hadapi Pandemi Covid-19

Erick menegaskan kebijakan hilirisasi sumber daya alam bercermin dari booming commodity beberapa waktu lalu, dimana Indonesia tidak menikmati nilai tambahnya. Oleh karena itu, di tahun 2017-2018 Presiden Jokowi ingin agar hilirisasi sumber daya alam harus terjadi di Indonesia. 

“Dan hasil dari kebijakan itu, kita nikmati hari ini,” tegas Erick. 

Menurut Erick perusahaan BUMN sebagai bagian dari ekonomi negara harus menerjemahkan kebijakan Presiden Jokowi dengan menerapkan hilirisasi pada industri minerba, terutama pada batubara dan nikel. Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen dan eksportir nikel yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik EV Battery. Nikel Indonesia menguasai 27% kebutuhan pasar global. 

Kebijakan Kementerian BUMN melakukan inovasi model bisnis dalam industri ini, sekaligus meningkatkan value chain nikel Nusantara yang berlimpah bertujuan untuk memanfaatkan keuntungan sekaligus membangun industri baterai lithium di dalam negeri.

Kebijakan itu disambut investor asing. Di antaranya dengan bergabungnya dua perusahaan produsen electric vehicle (EV) Battery untuk kendaraan listrik terbesar dunia dalam proyek investasi senilai US$20 miliar lebih untuk pengembangan rantai pasokan nikel di Tanah Air.

Sebelumnya, Mining Industri Indonesia (MIND ID) sebagai Holding BUMN Industri Minerba telah menuntaskan transaksi pembelian 20% saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI) yang merupakan perusahan yang memiliki aset nikel terbaik dan terbesar di dunia. 

Pembelian saham PT VI oleh MIND ID sesuai dengan mandat BUMN untuk mengelola cadangan mineral strategis Indonesia dan juga hilirisasi industri pertambangan nasional. Terutama nikel domestik nikel sehingga akan menghasilkan produk domestik nilai ekonomis hingga 4-5 kali lipat lebih tinggi dari produk hulu.

Di industri batubara, BUMN melakukan akselerasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) atau gasifikasi batu bara. Itu antara lain dilakukan di proyek gasifikasi batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. 

Baca juga: Bersih-bersih BUMN, Menteri Erick Pastikan BUMN Lebih Transparan

Proyek gasifikasi batu bara itu dilakukan dengan melibatkan PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI). Proyek itu dapat mengurangi subsidi LPG sebesar Rp7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

“Ini yang saya rasa mengapa Pak Jokowi sekarang mendorong lagi hilirisasi diteruskan. Pak Jokowi juga akan mendorong lagi, bisa tidak kita swasembada gula di tahun 2030. Bisa tidak gula jadi etanol,” kata Erick. 

Erick menjelaskan Etanol adalah pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industri seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak, bahan bakar, dan lainnya. Indonesia diketahui telah menjadi negara pengimpor BBM sejak 1993. Kondisi tersebut disiasati oleh Presiden Jokowi dengan kekuatan policy negara kita. 

Di sisi lain, pemerintah juga menggelontorkan subsidi untuk masyarakat seperti subsidi BBM. Kebijakan subsidi itu untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama di pedesaan. Hal itu tercermin ketika pemerintah beberapa waktu lalu merevisi  harga pertalite yang turun dari  Rp13.900 menjadi Rp12.800. Itu dilakukan  karena harga BBM dunia sedang turun. Namun, Erick menambahkan jika melihat grafik tren harganya  ke depan bisa terus naik.

“Ini yang kita lihat juga kenapa pemerintah tetap hadir. Pemerintah tetap mensubsidi. Yang namanya solar, pemerintah masih mensubsidi Rp6.500 per liter. Bahkan kalau kita lihat pertamax dan pertalite itu masih disubsidi juga Rp1.000. Artinya apa, pemerintah masih membantu,” kata Erick. 

Dari sisi perdagangan internasional, Erick mengungkapkan Indonesia juga mencatat surplus perdagangan yang besar sekali, mencapai US$ 51 miliar. Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih tinggi dari impor. Hal itu, menurut Erick, membuat negara pesaing mewaspadai kebangkitan ekonomi Indonesia. 

“Surplus perdagangan kita hari ini besar sekali US$ 51 miliar. Ekspor kita juga terus meningkat. Ini yang ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita karena tahun 2045 kita ditargetkan masuk empat besar atau lima besar ekonomi dunia. Mereka sudah membaca data ini, makanya (mereka ingin) kita terlambat. Artinya, jangan cepat kaya lah Indonesia, gitu,” kata Erick. 

Baca juga: Erick Thohir: Pemerintah Keluarkan Kebijakan Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com