JAKARTA, duniafintech.com – Industri furniture merupakan salah satu sektor padat karya pemerintah ekspor industri furniture yang menjadi penopang kemajuan ekspor Indonesia. Saat ini, industri furnitur mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 143 ribu orang dan jumlah perusahaan yang tergabung sebanyak 1.114 ribu unit usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat pertumbuhan PDB industri furnitur memiliki pemerintah ekspor industri furniture pencapaian gemilang pada 2021 sebesar 8,16 persen dan di 2022 sebesar 0,21 persen diiringi dengan rata rata utilisasi yang cenderung stabil. Data terakhir pada Desember 2022 mencatatkan utilisasi industri furnitur berada di angka 74,16 persen. Industri furnitur memiliki potensi pasar mencapai sekira US$500 miliar, sedangkan proyeksi potensinya berdasarkan World Furniture Account Federation mencapai kurang lebih US$00 miliar dengan pertumbuhan berkisar 6 persen-10 persen.
Baca juga: Tuduhan Dumping, Menteri Zulkifli Berikan Perlindungan Industri Dalam Negeri untuk Ekspor
Sepanjang lima tahun terakhir, dia menambahkan kinerja ekspor industri furniture Indonesia terus meningkat hingga 77,9 persen. Nilai ekspor furnitur pada 2021 mencapai US$2,8 miliar atau naik sebesar 33 persen dibandingkan 2020. Sedangkan pada 2022, ekspor industri furniture kayu dan rotan terpantau cukup stabil di angka US$2,9 miliar. Pemerintah menargetkan pertumbuhan industri furnitur sebesar US$5 miliar di 2024, sehingga perlu dilakukan beberapa langkah strategis seperti peningkatan ekspor dan substitusi impor. Selain itu, diharapkan juga lebih banyak produk furniture yang dijual di platform e-commerce Indonesia.
“Saingannya (industri furniture Indonesia) kuat seperti Tiongkok dan Vietnam. Jangan kalah dengan mereka. Sky is the limit untuk industri ini yang merupakan penghasil devisa (bagi Indonesia),” kata Airlangga.
Airlangga mengungkapkan industri furnitur juga menghadapi beberapa tantangan terkait ketersediaan bahan baku, inovasi desain produk, kreasi kesesuaian selera pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi tepat guna terutama terkait kelestarian lingkungan.
Baca juga: Berita Fintech Indonesia: Fintech Syariah Didorong Masuk ke Pembiayaan Ekspor Halal
“Untuk hambatan bahan baku, hal ini (masalah) klasik yang harus diselesaikan karena itu dibutuhkan UMKM. Kita rapatkan lagi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diminta oleh Uni Eropa, apalagi sekarang berdasarkan aturan yang berlaku di Eropa untuk seluruh produk berbasis hutan, baik kelapa sawit, furniture, kopi, dan lain-lain, semuanya dikejar jejaknya bahwa mereka tidak ingin ini berasal dari hutan ilegal. Sudah dirapatkan dengan Presiden juga bahwa SVLK ditanggung pemerintah, terutama untuk UMKM, dan anggarannya di KLHK. SVLK boleh saja (diterapkan), tapi jangan sampai membebani pengusaha,” ujar Airlangga.
Airlangga mengungkapkan selain furniture living, dining, dan craft, ada satu lagi produk industri yang bisa ditarik ke dalam negeri yaitu bed and sheet. Sebab, hal itu akan mendukung industri tekstil nasional, apalagi industri perhotelan mulai bangkit kembali sehingga potensinya sangat besar.
“Tentunya Pemerintah mendorong Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diharapkan tahun ini selesai, lalu juga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), termasuk dengan Amerika Serikat, targetnya agar rantai pasok industri furnitur dapat terus berjalan,” kata Airlangga.
Baca juga: Tingkatkan Ekspor UMKM, Pemerintah Bentuk Satgas Ekspor
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
