JAKARTA, duniafintech.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan konkret Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengenai proyek hilirisasi pemerintah, termasuk dalam hal ini dukungan dari sisi pendanaan. Presiden menekankan, hilirisasi merupakan kunci yang mendorong Indonesia untuk dapat menjadi negara maju.
“Saya minta betul-betul yang konkret. Karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi. Karena hilirisasi ini menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju,” ujar Jokowi terkait proyek hilirisasi.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi Masa Pemerintahan Jokowi
Pada kesempatan itu, Jokowi menjelaskan bahwa pada tahun 2018 Indonesia masih berada di jajaran lower middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian sempat masuk ke jajaran upper middle income country atau negara berpenghasilan menengah ke atas dan kembali menurun akibat pandemi. Namun di tahun 2022, Indonesia sudah kembali naik menjadi upper middle income country.
“Inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong agar naik terus PDB kita, sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat maju ke depan. Hilirisasi menjadi kunci bagi negara ini, kalau kita ingin menjadi negara maju. Di semua komoditas, baik itu yang namanya CPO, Minerba, baik yang berasal dari sumber daya alam laut kita, semuanya,” ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta dukungan OJK untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilirisasi.
Baca juga: Jurus Jitu Presiden Jokowi “Gas Rem” Kendalikan Pandemi Covid-19
“Karena proyeksi dampak hilirisasi dari Minerba, Migas, dan kelautan itu bisa sampai angka USD 715 billion dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar. Terus kita kejar,” tegas Jokowi.
Selain elaine hilirisasi, Jokowi juga menyebut pentingnya perlindungan bagi masyarakat terhadap produk jasa keuangan lainnya, baik itu berupa asuransi, pinjaman online, investasi, hingga pada kegiatan tour haji dan umroh. Jokowi meminta, OJK untuk lebih intensif lagi dalam melakukan pengawasan.
“Saya minta betul urusan asuransi utamanya pinjaman online investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah seperti Asabri, Jiwasraya, Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Wanaartha, Indosurya, Unit Link, ini harus mikro satu-satu diikutin,” kata Jokowi.
Baca juga: Ini Alasan Tingkat Kepuasan Publik atas Kinerja Presiden Jokowi Meningkat
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
