JAKARTA, duniafintech.com – Optimistis dan tetap waspada jadi sikap Pemerintah menghadapi perekonomian ke depan, termasuk mitigasi risiko potensi krisis global. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama dalam memitigasi berbagai risiko potensi krisis ekonomi global, dimana Bank Dunia memprediksikan perekonomian global hanya akan bertumbuh 1,7% pada tahun 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah kebijakan utama yang diambil Pemerintah dalam jangka pendek terkait mitigasi risiko krisis global yakni memperkuat pasar domestik dan konsumsi produk dalam negeri serta menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi.
Baca juga: Menko Airlangga Minta Pemda Selesaikan Hambatan Investasi dan Kendalikan Inflasi
Dalam jangka menengah panjang, Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
“Di tengah potensi krisis global tersebut, kita bersyukur fundamental ekonomi masih cukup solid. Ekonomi diperkirakan dapat tumbuh di 5%. Konsumsi domestik dan investasi masih menjadi driver utama pendorong pertumbuhan. Capaian ini tentu tidak lepas, dari peran pasar modal sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan,” ujar Airlangga.
Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah juga mendorong ekonomi hijau, penurunan emisi karbon, dan pengembangan ekosistem electric vehicle sebagai potensi kendaraan masa depan. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan Ibu Kota Nusantara, utamanya untuk memeratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
“Pemerintah berterima kasih kepada para stakeholders, investor, pengusaha, termasuk media, yang terus aktif berkontribusi membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar modal Indonesia,” kata Airlangga.
Baca juga: Menko Klaim Program Pemulihan Ekonomi Nasional Lindungi Daya Beli Masyarakat
Di sektor keuangan, Pemerintah juga melakukan reformasi keuangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan sektor keuangan. Selain itu, juga akan dilakukan pengaturan terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditas ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi.
“Pemerintah berkomitmen membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri akan terus ditingkatkan,” Airlangga.
Dalam kesempatan yang tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan mengandalkan tiga komponen utama yakni konsumsi rumah tangga, domestic market, dan investasi serta berbagai kegiatan ekonomi di dalam negeri.
Baca juga: Otomotif Listrik Bertumbuh, Menko Airlangga Dorong Investor Kembangkan Industri Otomotif
Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com
