Kasus Pinjol Mahasiswa IPB Buktikan Masih Rendahnya Literasi Keuangan

JAKARTA, duniafintech.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai dengan adanya peristiwa penipuan pinjaman online alias pinjol yang menimpa mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat oleh semua kalangan termasuk para pimpinan akademisi. 

Direktur Humas OJK Darmansyah menjelaskan dari sisi literasi keuangan, OJK melihat kejadian yang menimpa mahasiswa IPB merupakan pelajaran dan catatan penting karena menimpa kalangan mahasiswa yang seharusnya sudah memiliki literasi keuangan yang baik. 

Baca juga: OJK: Korban Penipuan Mahasiswa IPB Dapat Keringanan dari Perusahaan Pinjol

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 46,98 persen, naik dibandingkan tahun 2019 yang hanya 38,03 peren.

Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding survei sebelumnya di 2019 yaitu 76,19 persen. 

Hal tersebut menunjukkan jarak antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di 2019 menjadi 35,42 persen di 2022. Namun demikian jarak tersebut harus terus diturunkan.

Menurutnya peningkatan keilmuan mahasiswa harus juga diikuti dengan penguatan pemahaman terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan, sehingga para mahasiswa justru bisa menjadi pelopor atau agen literasi keuangan bagi masyarakat dalam memahami dan menggunakan produk dan layanan sektor jasa keuangan secara bijak dan benar. 

“OJK akan terus memperkuat dan memperluas program literasi keuangan di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi secara offline, online serta melalui kampanye nasional yang masif dan penguatan sinergi serta aliansi strategis dengan berbagai pihak,” kata Darmansyah.

Baca juga: Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol karena Toko Online, Begini Kronologinya

Dia mengungkapkan pada tahun 2023, OJK akan fokus membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis dengan Kementerian atau Lembaga terkait, perangkat desa dan penggerak PKK Desa dan Mahasiswa KKN serta intensifikasi pemanfaatan Learning Management System Edukasi Keuangan (LMS Edukasi Keuangan) khususnya bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Selain itu, dia menambahkan prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar atau santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah pedesaan dan sektor jasa keuangan syariah. 

“Di sisi perlindungan konsumen, OJK juga terus memperkuat program dan kebijakannya untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha jasa keuangan,” kata Darmansyah. 

Dia mencatat dari 1 Januari sampai 9 Desember 2022, OJK melayani sebanyak 298.627 layanan  dengan rincian sebanyak 88,38 persen adalah pertanyaan, 6,98 persen laporan dan 4,63 persen pengaduan dari semua sektor. Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89 persen. Sektor terbanyak yang dilayani oleh OJK adalah mengenai fintech sebesar 21.54 persen. 

“Lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan (soceng, skimming), kegagalan dan keterlambatan transaksi dan permasalahan bunga atau denda atau penalti,” kata Darmansyah. 

Baca juga: OJK Ajak Pelajar dan Mahasiswa Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

Baca terus berita fintech Indonesia dan kripto terkini hanya di duniafintech.com